Nah lhoo, tiba2 Jokowi minta Proyek Hambalang dicek ulang. Termasuk kasus hukumnya?

Jokowi Amati Hambalang
JUM'AT, 18 MARET 2016 , 17:38:00 WIB

Presiden Joko Widodo, melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Jumat (18/3). Setelah melihat kondisi bangunan-bangunan utama yang memprihatinkan, Jokowi yang didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadi Muljono, Menpora Imam Nahrawi, Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi Sapto Pribowo, Bupati Bogor Nurhayanti dan Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Ade Ruhandi, merencanakan perhitungan ulang terkait rencana pembangunan kembali proyek Hambalang yang mangkrak sejak 2012 lalu. Penghitungan itu akan melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), serta sejumlah pemangku kepentingan lainya.

JOKOWI MINTA PROYEK HAMBALANG DICEK ULANG
JUM'AT, 18 MARET 2016 , 16:26:00 WIB

RMOL. Presiden RI Joko Widodo dan Menpora Imam Nahrawi telah meninjau langsung kondisi Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olah Raga Nasional (P3SON) Hambalang, Bogor.

Sebelum memutuskan dilanjutkan atau tidak, presiden minta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan pengecekan menyeluruh.

"Dua hari lalu Menpora melaporkan kondisi Hambalang, karena itu saya ingin mengecek langsung. Sebab ini sudah menghabiskan anggaran triliunan. Harus diputuskan lanjut atau tidak. Yang penting penyelamatan aset negara," kata Jokowi di Bogor, Jumat (18/3).

Jokowi melihat lima bangunan yaitu GOR, Gedung Serba Guna, dan tiga asrama di proyek Hambalang. Dia didampingi Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono. Jokowi, Imam dan Basuki terlihat serius berdiskusi terkait kondisi bangunan yang terlantar itu.

Jokowi ingin Kementerian PUPR mengecek masalah stabilitas tanah, pondasi, struktur bangunan dan banyak lainnya. Bila dibutuhkan, pemeirntah pusat akan meminta masukan dari Bupati Bogor, Nurhayanti.

"Cek secara total. Begitu juga dengan segera peralatan sport science maupun AC, juga harus diinventaris. Kalau tidak cepat diputuskan akan musnah," tegas presiden.

Setelah di cek, pemerintah akan membahas lagi peruntukan lahan dalam waktu paling lambat dua pekan lagi.

"Apakah untuk sekolah olah raga, seperti rencana semula, atau untuk wisma atlet tempat pemusatan latihan, atau juga Rusunawa atau dibiarkan saja seperti ini. Bisa juga nanti malah dikembangkan," imbuhnya.

Pembangunan Hambalang merupakan hasil kajian Kemenpora pada 1998, yang awalnya untuk mengganti sekolah olah raga Ragunan. Hambalang memiliki luas sekitar 32 hektar bagi 18 cabang olah raga

Jokowi Perintahkan BPKP Dilibatkan dalam Audit Hambalang
JUM'AT, 18 MARET 2016 | 15:36 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah tampaknya hendak meneruskan proyek Wisma Atlet Hambalang yang statusnya masih terlunta-lunta. Namun sebelum meneruskan pembangunan, Presiden Joko Widodo meminta lembaga dan kementerian terkait untuk mengaudit terlebih dahulu. Salah satu yang akan diajak audit ialah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Saya ingin turunkan BPKP, agar kalau ke depan diputuskan lanjut menjadi jelas," kata Presiden Jokowi di tengah kunjungan ke Wisma Atlet Hambalang, Bogor, Jumat, 18 Maret 2016. Pemerintah, lanjutnya, akan secepatnya memutuskan proyek wisma atlet apakah diteruskan atau tidak.

Keputusan cepat diperlukan lantaran ada sejumlah sarana dan prasarana yang sudah dibeli tapi tidak terpakai. Beberapa di antaranya adalah pendingin udara dan mebel. Selain itu, Presiden Jokowi juga menerima laporan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga kalau penanggung jawab proyek mesti mengeluarkan biaya bulanan.

Biaya itu dipakai untuk keamanan dan perawatan. "Biayanya besar, miliaran. BUMN sudah mengeluh," kata Presiden Jokowi.

PT Adhi Karya Tbk (persero) merupakan pemenang tender proyek wisma atlet. Direktur Utama Adhi Karya Kiswodarmawan menyatakan kerja sama operasi (KSO) mengalami kerugian lantaran harus menjaga dan merawat proyek tanpa ada imbalan. Namun ia menolak mengungkapkan jumlah kerugian yang ditanggung.

Lebih lanjut, Presiden Jokowi akan membawa persoalan wisma atlet ke rapat terbatas kabinet. Ia tak memasang target kapan proyek itu bakal tuntas. Menurut dia, semuanya tergantung audit yang juga akan melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. "Mereka perlu waktu," ucapnya.

Proyek Wisma Atlet Hambalang terhenti lantaran terjadi kasus korupsi yang melibatkan pejabat negara dan anggota DPR. Pengadilan menilai terjadi kerugian negara sebesar Rp 461 miliar di proyek berbiaya Rp 1,17 triliun. Skandal korupsi itu melibatkan mantan Menpora Andi Mallarangeng; anggota DPR, Angelina Sondakh; dan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin.

Kini, kondisi wisma amat memprihatinkan. Sebagian besar bangunan yang belum selesai dibangun tampak usang. Rumput liar setinggi orang dewasa mengelilingi bangunan utama seperti asrama atlet. Fasilitas seperti pendingin udara dan lemari terbengkalai. Dengan ditemani Menpora Imam Nahrawi dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Presiden Jokowi melihat-lihat kondisi tiga gedung utama. Ikut pula juru bicara kepresidenan, Johan Budi.

Marzuki dan Ibas Jelas Terkait Perkara Hambalang
Kamis, 21 Agustus 2014 | 11:09 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum menilai dugaan keterlibatan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie dan Sekjen DPP Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) dalam kasus dugaan korupsi proyek Hambalang semakin jelas.

Dugaan keterlibatan Marzuki dan Ibas dinilainya semakin jelas dengan pengakuan sejumlah saksi dalam persidangan yang menyebutkan adanya aliran dana kepada mereka.

Sebaliknya, Anas mengatakan bahwa anggota DPR dari Fraksi PKS Fahri Hamzah tidak ada kaitannya dengan kasus Hambalang meskipun ada saksi yang menyebutkan dugaan aliran dana ke Fahri. (baca: Eks Anak Buah Nazaruddin Akui Beri Uang 25.000 Dollar AS ke Fahri Hamzah)

"Kalau Pak Fahri, tidak ada kaitannya kan. Kalau Marzuki, Ibas, dan lain-lain dalam perkara ini jelas berkaitan," kata Anas di Jakarta, Kamis (21/8/2014).

Anas mengatakan, hakim dan KPK yang akan menilai apakah informasi terkait dugaan aliran dana ke Marzuki dan Ibas itu benar atau tidak. KPK, menurut dia, sedianya menindaklanjuti informasi tersebut. (baca: Saksi Anas: Uang 1 Juta Dollar Mengalir ke Marzuki Alie)

"(Saya) tahu atau tidak tahu itu juga bukan kepentingan saya. Itu kepentingan KPK, mau menindaklanjuti atau tidak," ujar Anas.

Saat bersaksi dalam sidang Anas, Senin (18/8/2014), mantan Wakil Direktur Keuangan Grup Permai, Yulianis, mengaku pernah menyerahkan uang 25.000 dollar AS yang dibungkus amplop di meja di hadapan Fahri Hamzah.

Mantan anak buah Nazaruddin ini juga mengungkapkan adanya aliran dana ke Marzuki sebesar 1 juta dollar AS. Dugaan aliran dana ke Marzuki juga disampaikan mantan staf ahli Nazaruddin, Nuril Anwar.

Saat bersaksi, Nuril mengatakan bahwa Nazaruddin mengaku memberikan uang kepada Marzuki dan Andi Mallarangeng senilai 500.000 dollar AS terkait Kongres Partai Demokrat di Bandung pada 2010.

Sementara itu, dalam persidangan Kamis (14/8/2014), Yulianis menyebutkan adanya aliran dana ke Ibas dari Nazaruddin.

Anas didakwa menerima hadiah atau janji terkait proyek Hambalang dan proyek lain. Menurut jaksa, mulanya Anas berkeinginan menjadi calon presiden RI sehingga berupaya mengumpulkan dana. Untuk mewujudkan keinginannya itu, Anas bergabung dengan Partai Demokrat sebagai kendaraan politiknya dan mengumpulkan dana.

Dalam upaya mengumpulkan dana, menurut jaksa, Anas dan Nazar bergabung dalam perusahaan Permai Group. Dalam dakwaan, Anas disebut telah mengeluarkan dana senilai Rp 116,525 miliar dan 5,261 juta dollar Amerika Serikat untuk keperluan pencalonannya sebagai ketua umum Partai Demokrat.

Uang itu berasal dari penerimaan Anas terkait pengurusan proyek Hambalang di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), proyek di perguruan tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas), dan proyek lain yang dibiayai APBN yang didapat dari Permai Group.


BAP Keterlibatan Ibas Dalam Kasus Hambalang Hilang?
Ahad, 13 Oktober 2013, 15:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Berita acara pemeriksaan (BAP) sejumlah saksi yang menyebutkan keterlibatan Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas dalam kasus dugaan korupsi proyek Hambalang, dilaporkan hilang.

Kabar itu didapat dari sebuah broadcast message yang beredar di kalangan wartawan akhir pekan ini. Dalam pesan tersebut, dikatakan kini ada 20 orang penyidik TNI yang menangani kasus Hambalang. Semua BAP yang menyebutkan dugaan keterlibatan Ibas tiba-tiba hilang. Alat bukti soal dugaan keterlibatan Ibas juga dihilangkan.

Ketua tim penyidik kasus Hambalang juga berasal dari TNI. KPK juga tidak berani menetapkan adik Andi Mallarangeng, Andi 'Choel' Zulkarnaen Mallarangeng sebagai tersangka karena khawatir Choel akan membuka suara terkait penerimaan mobil Ferrari kepada Ibas.

"BAP Yulianis yang menyebut-nyebut Ibas sudah dihilangkan," bunyi sebagian pesan yang diterima ROL.

Saat ROL mencoba mengonfirmasi kabar tersebut, pimpinan maupun juru bicara KPK, Johan Budi SP tidak dapat dihubungi.

Ini Nama-Nama Penerima Aliran Dana Hambalang
KAMIS, 18 DESEMBER 2014 | 20:01 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah nama disebut-sebut dalam sidang dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan terdakwa Direktur Utama PT Dutasari Citralaras, Machfud Suroso hari ini. Machfud terjerat kasus korupsi pembangunan proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional di Desa Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang merugikan negara sebesar sekitar Rp 464,5 miliar.

Machfud disebut bekerja sama dengan PT Adhi Karya untuk memenangkan proyek tersebut tanpa proses lelang. Perusahaan Machfud kemudian ditunjuk sebagai subkontraktor dan menerima aliran dana sebesar sekitar Rp 185,58 miliar.

Dari jumlah itu, duit yang digunakan untuk pengerjaan proyek hanyalah Rp 89,1 miliar. "Sisanya sebesar Rp 96,4 miliar digunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri serta dibagikan pada sejumlah pihak," kata Jaksa Fitroh Rohcahyanto dalam dakwaannya. (Baca: Kasus Hambalang, Ipar SBY Mangkir dari Panggilan KPK)

Penuntut Umum dari KPK Fitroh Rohcahyanto dalam berkas dakwaannya, Kamis, 18 Desember 2014.

Fitroh menyebut sejumlah politisi turut menikmati duit dari Machfud. Di antaranya adalah politisi Partai Demokrat Nazaruddin dan Anas Urbaningrum, yang kini telah menerima hukuman. Selain itu, nama politikus PDI Perjuangan Olly Dondokambey dan dan Komisi X DPR juga disebut-sebut. (Baca: Angelina Sondakh Diperiksa Lagi Soal Hambalang)


Berikut nama-nama penerima dana korupsi Hambalang sebagaimana tercantum dalam berkas dakwaan JPU:

1. Dibayarkan kepada Muhammad Nazaruddin sebesar Rp 10 miliar sebagai pengganti atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan Nazaruddin yaitu biaya penerbitan sertifikat tanah Hambalang yang diserahkan pada Joyo Winoto senilai Rp 3 miliar, diberikan ke Andi Mallarangeng melalui Choel Mallarangeng sebesar USD 550 ribu atau setara Rp 5 miliar, dan diberikan pada Komisi X DPR sebesar Rp 2 miliar.
2. Diberikan kepada PT Adhi Karya Divisi Konstruksi I Rp 21 miliar sebagai pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan dalam usaha memenangkan proyek Hambalang, di antaranya digunakan untuk:
- Anas Urbaningrum sebesar Rp 2,2 miliar untuk membantu pencalonan dirinya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dalam kongres 2010 yang diserahkan Machfud melalui Munadi Herlambang, Indradjaja Manopol dan Ketut Darmawan.
- Wafid Muharam sebesar Rp 6,5 miliar yang diserahkan dalam beberapa tahap dan diterima melalui Paul Nelwan dan Poniran.
- Mahyuddin sebesar Rp 500 juta yang diserahkan melalui Wafid Muharam pada saat Kongres Partai Demokrat di Bandung.
- Adirusman Dault sebesar Rp 500 juta untuk penggantian pengurusan tanah Hambalang
- Olly Dondokambey (anggota Badan Anggaran DPR) sebesar Rp 2,5 miliar
- Panitia Pengadaan sebesar Rp 100 juta melalui Wisler Manalu namun kemudian dikembalikan kepada Teguh Suhanya
-Petugas penelaah pendapat teknis Kementerian Pekerjaan Umum (Guratno Hartono, Tulus, Sumirat, Hidayat, Widianto, Indah, Dedi Permadi, dan Bramanto) sebesar Rp 135 juta melalui Muhammad Arifin
- Deddy Kusdinar sebesar Rp 1,1 miliar melalui Muhammad Arifin untuk pengurusan perizinan di Pemkab Bogor yang selanjutnya diserahkan kepada Nanang Suhatmana.
- Biaya sewa hotel dalam rangka perencanaan proyek, konsinyering persiapan lelang, proses lelang, copy dokumen lelang dan biaya operasional lelang serta pemberian uang saku kepada panitia pengadaan dengan total Rp 606 juta.
- Pengurusan retribusi IMB Rp 100 juta yang diserahkan kepada Muhammad Arifin
- Anggota DPR Rp 500 juta
.
3. Diberikan kepada Lisa Lukitawati Isa sebesar Rp 5 miliar
4. Diberikan kepada Arief Gundul melalui Lisa Lukitawati Isa sebesar Rp 2,5 miliar
5. Diberikan kepada Muhammad Arifin sebesar Rp 3,2 miliar
6. Diberikan kepada Teguh Suhanta sebesar Rp 25 juta
7. Pembelian baju batik Anas Urbaningrum sebesar Rp 10 juta
8. Digunakan oleh Roni Wijaya sebesar Rp 6,9 miliar
9. Untuk mengganti kas bon Divisi Konstruksi I PT AK sebesar Rp 400 juta
10. Diberikan kepada kakak Machfud, Siti Mudjinah Rp 37 juta
11. Diberikan kepada adik Machfud, Nunik S Rp 100 juta
12. Biaya wisata ke Eropa bersama Teuku Bagus Mokhamad Noor, Muhammad Arifin,

Masrokhan, Aman Santosa beserta keluarganya sebesar Rp 750,3 juta. Sisanya sebesar Rp 46,5 miliar digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

SBY-Ibas Belum Juga Diperiksa, Anas Tagih KPK
JUM'AT, 25 APRIL 2014 | 06:57 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Bekas Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum meminta penjelasan kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi ihwal belum dipanggilnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan anaknya, Edhie Baskoro Yudhoyono, dalam kaitan dengan kasus korupsi Hambalang.

Duit hasil korupsi Hambalang ditengarai mengalir ke Kongres Demokrat di Bandung pada 2010. Anas yakin posisi SBY sebagai Ketua Dewan Pembina Demokrat dan Ibas yang menjadi Komite Pengarah di kongres itu merupakan dua orang yang paling paham soal kongres. (Baca: Anas Curiga Ongkos Kampanye SBY dari Dana Century)

"Mereka saksi yang penting. Mereka ada di dalam proses yang terkait dengan pemberian Toyota Harrier dan yang lainnya. Tapi saya tak tahu apakah betul-betul tim penyidik akan memeriksa mereka atau tidak," kata Anas di gedung KPK, Kamis malam, 24 April 2014.

Malam itu Anas baru saja selesai menjalani pemeriksaan penyidik KPK perihal kasus Hambalang. Dalam kasus ini, dia disangka menerima gratifikasi berupa Toyota Harrier terkait dengan jabatannya sebagai Ketua Fraksi Demokrat DPR. (Baca: SBY: 1.000 Persen Ibu Ani Tak Terlibat Hambalang)

"Pada bagian akhir pemeriksaan tadi, saya bertanya mengapa sampai sekarang Pak SBY dan Mas Ibas belum juga diperiksa?" kata Anas. Menurut Anas, penyidik KPK mengaku belum dapat menjawab pertanyaannya saat itu juga.

Menurut Anas, penyidik mengatakan jawaban yang akan diberikan harus didiskusikan terlebih dahulu oleh tim penyidik dan tak bisa diputuskan sendiri. "Diberi jawaban begitu, saya juga tak tahu apakah tim penyidik benar-benar akan mendiskusikan itu atau tidak," kata Anas. (Baca pula: KPK Telusuri Tambang Milik Anas Urbaningrum)

SBY dan Ibas berkali-kali membantah kabar bahwa mereka terlibat dalam kasus Hambalang dan pengucuran duit ke Kongres Demokrat. Lewat pengacara keluarga SBY, Palmer Situmorang, Ibas mengaku sama sekali tak mengetahui soal pendanaan kongres yang diduga berasal dari pengumpulan uang proyek Hambalang.

Keasikan Mengkritik, SBY Tak Sadar Disentil Jokowi
JUM'AT, 18 MARET 2016 , 22:42:00 WIB

RMOL. Susilo Bambang Yudhoyono sepertinya tak sadar sedang disentil Presiden Joko Widodo. Langkah Jokowi meninjau mega proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olah Raga Nasional (P3SON) Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Jumat (18/3) pagi, secara tak langsung merupakan bentuk sindiran terhadap Ketua Umum Partai Demokrat yang belum lama ini melakukan roadshow.

"Presiden Jokowi ini memiliki pola komunikasi high contact. Seperti saat menyindir MKD dengan mengumpulkan para pelawak di Istana. Maka tindakan Jokowi ke Hambalang memang untuk menjawab kritik SBY yang cukup gencar dalam roadshow ya," kata Ketua DPP PAN Teguh Juwarno saat dikontak, Jumat (18/3).

Adapun SBY saat ini sedang keliling Jawa untuk menyerap aspirasi masyarakat jelang Pilkada serentak. SBY Tour De Java ini berlangsung selama 16 hari mengunjungi empat provinsi di Pulau Jawa.

"Karena Hambalang peninggalan era SBY yang sangat erat dengan tokoh-tokoh Partai Demokrat," tegas Teguh.

Pagi tadi Presiden Joko Widodo meninjau mega proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olah Raga Nasional (P3SON) Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Proyek Hambalang merupakan salah satu megaproyek di era Presiden SBY.

Menpora Andi Mallarangeng dan adiknya Zulkarnain Mallarangeng menjadi terpidana dan tersangka dalam kasus korupsi proyek ini. Begitu pula dengan Ketum Demokrat Anas Urbaningrum yang menerima gratifikasi terkait proyek ini.

Gaya politik ala jawa, memang menarik karena penuh dengan simbol-simbol. Ada yang bisik-bisik, bahwa Jokowi ke Hambalang bukan sekedar menyindir SBY yang getol mengkritik proyek-proyek infrastruktur yang sedang dibangun Jokowi .... tetapi jauh dari itu, yaitu ketika Demokrat melemparkan wacana akan mencapreskan Ibu ANI-SBY di Pilpres 2019 yad. Nah, itu secara politis, berarti itu bisa dianggap sebagai sebuah ancaman terbuka, bukan? Soalnya bukankah itu hal yang nggak sopan secara etika politik? karena Prsiden yang berkuas, baru juga menjabt kurang dari 2 tahun.

www.kaskus .co.id/thread/56ecac8d98e31b784f8b4567/nah-lhoo-tiba2--jokowi-minta-proyek-hambalang-dicek-ulang-termasuk-kasus-hukumnya